.

Sudah Terapkan Transparansi Bupati Sampaikan LKPj Masa Akhir Jabatan 2011-2016

.

SENDAWAR-Pemkab Kubar sejak 2014 lalu, telah melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) melalui pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan publikasi dokumen rencana pembangunan melalui website resmi Pemkab Kubar.
Berikutnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa dengan menerapkansistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-government procurement), pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan memberikan kemudahan dalam proses perizinan.
Demikian dikatakan Bupat Kubar saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) akhir masa jabatan sebagai bupati periode 2011-2016, pada Rapat Paripurna III Masa Sidang I 2016 DPRD Kubar, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kubar, Senin (21/3).
Mengingat suksesnya pembangunan 2011-2016. Bupati Ismail Thomas mengaku perlu mengucapkan terima kasih kepada dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Kubar dan DPRD Kubar.
Semua pihak telah bekerja keras mencurahkan segenap tenaga, pikiran, dukungan dan kerjasamanya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai program pembangunan,”katanya.
Bupati memberikan apresiasi kepada para aparatur pemerintah daerah Kubar, yang telah berupaya meningkatkan kompetensi pendidikan formalnya dengan motivasi tinggi, meskipun tidak selalu bergantung pada sumber pendanaan APBD. Hal ini dibuktikan dari jumlah pegawai yang menempuh pendidikan melalui jalur ijin belajar, lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jalur tugas belajar yang didukung penuh oleh APBD.
Upaya lainnya dalam meningkatkan profesionalisme aparatur serta tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditempuh melalui perbaikan kesejahteraan pegawai dengan meningkatkan nominal besaran tunjangan daerah, tidak hanya diberikan kepada pejabat eselon tetapi juga bagi pegawai non eselon.
“Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, bukanlah akhir dari reformasi birokrasi, karena fokus penting lainnya berkaitan dengan perbaikan dalam pola pelayanan publik. Salah satu langkah efektif untuk perbaikan pelayanan publik adalah perbaikan administrasi pemerintahan,”ujar Ismail Thomas.(hms6)